Guest Book

powered by Is Banned ???

You Are Here: Home - Indonesia , Liberalisasi - Digugat di MK, Pemerintah Membantah UU Migas Pro Asing


MK_Sidang_bubar_arisap.jpg (460×230)
Jakarta Para tokoh Islam dari berbagai organisasi meminta MK membatalkan UU Minyak dan Gas (Migas) karena dinilai pro asing dan meruntuhkan kedaulatan bangsa. Atas tudingan ini, Pemerintah membantah dan menanyakan balik kepentingan pemohon menggugat UU tersebut.

"Materi yang dimohonkan untuk diuji yaitu UU Migas telah pernah dilakukan uji materi dan diputuskan oleh MK melalui putusan 002/PUU-I/203 dan 20/PUU-V/2007 materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali dengan alasan lain atau berbeda," kata Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Evita Legowo.

Pernyataan ini disampaikan dalam sidang judicial review UU Migas di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (24/5/2012).

"Pemerintah tidak melihat adanya alasan lain dari permohonan perkara 002/PUU-I/203 dan 20/PUU-V/2007 dengan alasan yang diajukan oleh para pemohon. Dengan ini, menurut pemerintah permohonan para pemohon harus dinyatakan ne bis in idiem," ujar Evita.

Selain beralasan kasus tersebut pernah diputus MK, pemerintah juga mempertanyakan kepentingan para pemohon. Masuk dalam daftar pemohon judicial review, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin. Selain itu, ikut menggugat UU Migas sebanyak 12 ormas Islam.

"Menurut pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon, apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan dirugikan atas berlakunya pasal yang dipermasalahkan dalam UU Migas," ujar Evita.

Pemerintah juga menilai para pemohon tidak menjelaskan kerugian secara spesifik. Serta kerugian apa saja apabila UU tersebut diberlakukan.

"Apakah terdapat kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang dapat dipastikan akan terjadi," tandas Evita.

Saat mendaftarkan permohonan, para pemohon menyatakan UU tersebut meruntuhkan kedaulatan bangsa dan pro asing.

"Kedatangan kami ke sini untuk mendaftarkan judicial review UU Migas terkait kenaikan harga BBM. UU Migas sangat-sangat meruntuhkan kedaulatan masyarakat Indonesia dan terhadap masyarakat. Kami sepakat mengajukan judicial review terhadap UU Migas yang sangat dipengaruhi pihak asing. Ini tidak bisa dibiarkan," ujar Din Syamsuddin saat itu.[khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]

Title: Digugat di MK, Pemerintah Membantah UU Migas Pro Asing
Posted by:Yulia Nisa
Published :2012-05-29T14:14:00+07:00
Rating: 5
Reviewer: 564953 Reviews
Digugat di MK, Pemerintah Membantah UU Migas Pro Asing

Artikel Terkait

0 komentar

Leave a Reply

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan - Web Desain by jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global