Guest Book

powered by Is Banned ???

You Are Here: Home - Indonesia - Pengamat: Beri Grasi untuk Corby, SBY Berpotensi Langgar Sumpah Presiden


JAKARTA,  Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menilai, Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi terhadap terpidana narkoba, Schapelle Corby, berpotensi melanggar sumpah presiden. Sebab salah satu isi sumpah presiden adalah mematuhi segala undang-undang dan peraturan, termasuk konvensi internasional.
"Pemberian grasi kepada Corby berpotensi melanggar sumpah presiden untuk menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya selurus-lurusnya," ujarnya, Minggu (27/5/2012).
Hikmahanti menjelaskan sejak tahun 1997, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 dengan UU No 7 tahun 1997.
Konvensi yang melabel kejahatan perdagangan obat narkotika dan bahan psikotropika sebagai kejahatan serius tersebut menentukan dalam Pasal 3 ayat 6 bahwa pemerintah harus memastikan pengenaan sanksi yang maksimum. Dalam pasal 3 ayat 7 juga mewanti-wanti agar narapidana jenis kejahatan ini bila hendak dibebaskan lebih awal, semisal melalui grasi, atau pembebasan bersyarat harus mempertimbangkan bahwa kejahatan perdagangan narkoba merupakan kejahatan serius.
"Menjadi pertanyaan, apakah presiden ketika mengabulkan grasi kepada Corby telah memperhatikan UU 7/1997. Bila memang sudah memperhatikan, apakah ada kepentingan yang lebih besar dari Indonesia kepada Australia sehingga pemberian grasi dianggap sepadan dengan kepentingan nasional," cetusnya.
Dua pertanyaan ini, menurut Hikmahanto harus dijawab pemerintah. Presiden bisa memberi jawaban secara terbuka melalui media massa atau menunggu ketika Gerakan Nasional Anti-Narkotika (Granat) mengajukan gugatan ke PTUN.
Menurut Hikmahanto, gugatan Granat ke PTUN bisa jadi penyelamat bagi presiden untuk tidak melanggar sumpahnya. Pemerintah dapat menyerahkan pada putusan hakim apakah pemberian grasi Corby telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan atau tidak.
Bila PTUN memutuskan bahwa pemberian grasi tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan utamanya UU No 7/1997, maka menurut Hikhamanto putusan tersebut bisa dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Australia bahwa pemberian grasi urung diberikan pada Corby.
"Presiden pun dengan adanya proses di PTUN dapat terhindar dari sumpah jabatan yang diucapkan," pungkasnya.[ach/det/[khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Title: Pengamat: Beri Grasi untuk Corby, SBY Berpotensi Langgar Sumpah Presiden
Posted by:Yulia Nisa
Published :2012-05-29T12:06:00+07:00
Rating: 5
Reviewer: 564953 Reviews
Pengamat: Beri Grasi untuk Corby, SBY Berpotensi Langgar Sumpah Presiden
Tags: Indonesia

Artikel Terkait

0 komentar

Leave a Reply

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan - Web Desain by jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global