Guest Book

powered by Is Banned ???

You Are Here: Home - Indonesia , Korupsi - Democrazy: Koruptor.!,Keterlibatan Menkeu dan Menpora Makin Jelas


syahidah.web.id - JAKARTA, -- Keterlibatan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus Martowardojo dalam kasus pembangunan proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang semakin jelas setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil audit investigasi kepada DPR.
Hasil audit investigasi Hambalang ini diserahkan Ketua BPK, Hadi Purnomo yang didampingi anggota BPK Hasan Bisri, Ali Masykur Musa, dan Taufiequrrachman Ruki kepada Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang didampingi Ketua Komisi X, Agus Hermanto dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Sumarjati Arjoso, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Saat membacakan garis besar kesimpulan hasil audit investigasi Hambalang, Hadi Purnomo menilai Menpora Andi Mallarangeng diduga telah melakukan pembiaran terhadap Sesmenpora saat mengajukan persetujuan kontrak tahun jamak untuk anggaran proyek Hambalang.
”Jadi, Menpora diduga membiarkan Sesmenpora melaksanakan wewenang Menpora, dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud PP No 60 Tahun 2008,” ujarnya.
Pembiaran ini, lanjut Hadi, adalah saat Sesmenpora menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora, di mana hal tersebut diduga melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56/PMK.02/2010.
Pembiaran lain yang diduga dilakukan oleh Menpora adalah ketika Sesmenpora menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa memperoleh pendelegasian dari Menpora yang melanggar Keppres No 80 Tahun 2003.
Adapun Menkeu Agus Martowardojo diduga lalai karena menyetujui kontrak tahun jamak anggaran Hambalang meskipun diduga melanggar PMK No 56/PMK.02/2010 karena permohonan kontrak tahun jamak tidak diajukan oleh Menpora sebagai pimpinan lembaga, dan RKA-KL Kemenpora 2010 yang menunjukkan kegiatan lebih dari satu tahun anggaran belum ditandatangani oleh Dirjen Anggaran.
”Surat permohonan tersebut ditujukan ke Menkeu oleh Menpora atas nama Sesmenpora. Ternyata surat tersebut tidak dibaca oleh Menkeu, tapi dibaca oleh Sekjen Kemenkeu, dan langsung memberikan disposisi di lembar disposisi menteri kepada Dirjen Anggaran. Dirjen Anggaran mempersoalkan sampai ke bawah, kemudian naik lagi ke Menkeu untuk meminta persetujuan. Dalam hal ini, Menkeu tidak pernah mengadakan koordinasi atau apa dengan Dirjen dan menganggap apa yang dari Dirjen sudah net sehingga langsung disetujui untuk diselesaikan,” terangnya.
Dengan adanya indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan proyek P3SON di Hambalang, BPK menilai bahwa kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp 243,6 miliar, dengan rincian Rp 116,930 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp 189,450 miliar, dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran termin pada 2010 dan 2011 sebesar Rp 73,520 miliar.
Adapun Rp 126,734 miliar merupakan pemahalan harga pada pelaksanaan konstruksi yang terdiri atas Mekanikal Elektrikal (ME) Rp 75,724 miliar, dan pekerjaan struktur Rp 51,010 miliar.
”Indikasi kerugian negara ini diperoleh dengan cara membandingkan jumlah dana yang dikeluarkan oleh Kemenpora dengan nilai pekerjaan sebenarnya yang dikerjakan oleh sub kontraktor yang dihitung secara uji petik,” papar Hadi.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Hambalang Komisi X DPR, Agus Hermanto memastikan, pihaknya akan tetap menindaklanjuti hasil audit investigasi BPK, meski kasus itu melibatkan petinggi Partai Demokrat, seperti Andi Mallarangeng.
”Panja tetap menindaklanjuti audit investigasi BPK, dan jika ada indikasi pelanggaran hukum, DPR akan menyerahkannya kepada polisi dan KPK.”
Adapun Ketua BAKN, Sumarjati Arjoso menyatakan, pihaknya segera menelaah hasil audit investigasi BPK terkait proyek Hambalang meskipun saat ini masih dalam masa reses. Diharapkan, dalam waktu seminggu atau 10 hari kemudian, hasil dari telaah akan dirapatkan oleh anggota BAKN secara keseluruhan, dan hasilnya diberikan kepada Komisi terkait, yakni Komisi X.
”Jika dalam waktu 14 hari setelah hasil telaah diserahkan ke Komisi bersangkutan, tapi tidak ditindaklanjuti, maka BAKN akan menindaklanjuti sendiri dengan memanggil pihak-pihak terkait yang disebutkan atau terlibat dalam obyek audit, ” katanya.
Aliran Dana
Sementara itu, Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa mengungkapkan bahwa pihaknya akan mulai menelusuri aliran dana proyek P3SON Hambalang dalam audit investigasi tahap kedua.
”Justru yang terpenting dari audit Hambalang ini selain nama Menpora, adalah terkait aliran dananya ke perusahaan ini,” katanya.
”Untuk tahap kedua kami fokus telusuri aliran dana, khususnya ke PT Adhi Karya dan juga PT Dutasari Citralaras sebagai subkontraktor proyek Hambalang,” imbuhnya.
Seperti diketahui, PT Dutasari Citralaras diduga sebagian sahamnya dimiliki Mahfud Suroso dan Munadi Herlambang, dan hingga 2008, istri Anas Urbaningrum, yakni Athiyyah Laila tercatat menjadi komisaris di perusahaan tersebut.
Audit BPK ini mengungkap Mahfud Suroso selaku Direktur Utama PT Dutasari Citralaras menerima uang muka sebesar Rp 63,3 miliar yang tidak seharusnya diterima. Temuan aliran dana ini diduga terkait dengan pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin beberapa waktu lalu yang menuturkan PT Dutasari Citralaras berperan dalam menampung fee proyek Hambalang kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, serta ke DPR.
Tercantumnya nama Menkeu Agus Martowardojo dalam hasil audit BPK membuat ia harus mengklarifikasi. Agus mengakui Kementerian Keuangan turut terkait dengan kasus korupsi proyek Hambalang. Namun, keterkaitan tersebut bukan berarti pihaknya terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
”Kalau terlibat, konotasinya negatif. Tapi kalau itu terkait dengan Kemenkeu itu betul. Karena ada 24.000 satker (satuan kerja) itu kan pasti terkait dengan Kemenkeu, apakah pada saat perencanaan maupun saat pencairan anggaran,” kata Agus.
Terpisah, KPK menyatakan tidak menunggu hasil audit BPK itu untuk memanggil saksi-saksi terkait lainnya. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas pun tetap akan memanggil Andi sebagai saksi kasus tersebut.
”Kalau nanti ada pengembangan, saksi-saksi, bukti-bukti itu, menpora harus kami panggil, menurut hukum ya harus kami panggil. Dulu kan sudah pernah kami panggil,” ungkapnya. Namun, Busyro tidak menjelaskan secara rinci kapan KPK akan memanggil kembali politikus Demokrat tersebut.    [ SMS/rima/www.syahidah.web.id]
Title: Democrazy: Koruptor.!,Keterlibatan Menkeu dan Menpora Makin Jelas
Posted by:Yulia Nisa
Published :2012-11-16T14:42:00+07:00
Rating: 5
Reviewer: 564953 Reviews
Democrazy: Koruptor.!,Keterlibatan Menkeu dan Menpora Makin Jelas
Tags: Indonesia , Korupsi

Artikel Terkait

0 komentar

Leave a Reply

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan - Web Desain by jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global