Guest Book

powered by Is Banned ???

You Are Here: Home - Indonesia , Korupsi - Dugaan Korupsi Rp63 Miliar Dana Bansos di KPDT


syahidah.web.id - Jakarta – Lagi, indikasi tindak pidana korupsi di negeri ini. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir ada penyimpangan anggaran program bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp63 miliar di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan, salah satu potensi penyimpangan anggaran sebesar Rp 63 milyar ini disebabkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.8 milyar tidak berdasarkan Proposal atau SK (Surat Keputusan) Bupati tentang Lokasi penerimaan Bantuan, SPK (Surat Perintah Kerja), BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan.
“Contoh-contoh bansos untuk daerah yang berpotensi penyimpangan seperti, sarana Air bersih di Kabupaten Morowali sebesar Rp.300 juta; Air bersih di kabupaten Lebong sebesar Rp.298 juta; Sarana air bersih di Halmahera Timur sebesar Rp.313 juta, Air bersih kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp.493 juta; dan, Paket Dermaga di Muna sebesar Rp.396 jutam,” kata Ucok di Jakarta, Minggu (18/11/2012).
Selain itu, Uchok menjelaskan, alokasi anggaran sebesar Rp 5.1 milyar tidak ada kontrak atau BAST (Berita Acara Serah Terima) pekerjaan.
“Contoh-contoh bansos untuk daerah yang berpotensi penyimpangan seperti, Jalan desa di kabupaten Lombok Timur sebesar Rp.325 juta; pasar desa di kabupaten. Alor sebesar Rp.663 juta,” jelasnya.
Sementara iru, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mengklaim tidak ada penyimpangan anggaran bantuan sosial (Bansos) sebagaimana yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA).
Sekretaris Menteri KPDT M.Nurdin mengatakan sinyalemen yang dilansir FITRA merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) pada tahun 2011. “Itu sebenarnya hanya kekurangan kelengkapan dokumen di dalam pelaksanaan kegiatan,” tanggap Nurdin di Jakarta, Minggu (18/11/2012).
Dia mengklaim, LHP BPK tersebut tidak masuk dalam kategori kerugian negara. Namun hanya persoalan kelengkapan administrasi saja. Dia menyebutkan dalam LHP BPK memang disebutkan terdapat kekurangan dokumen. “Seperti soal SK Bupati tentang lokasi penerimaan bantuan, proposal, Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan. Tapi semua itu sudah dilengkapi,” klaim Nurdin.
Menurut dia, pihaknya telah merespons LHP BPK tersebut. Menurut Nurdin, sebelum 60 hari hasil LHP BPK, KPDT telah merespons laporan pemeriksaan tersebut.

FITRA Meminta Aparat Penegak Hukum Menyelidiki KPDT

Berangkat dari temuan FITRA tersebut, Uchok Sky Khadafi meminta aparat penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, atau Kejaksaan untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyimpangan bantuan sosial (Bansos) di kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tersebut.
Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPK semester I tahun 2012, sudah jelas menyatakan bahwa pengeluaran anggaran sebesar Rp 63 milyar yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah berpotensi terjadi penyimpangaan.
“DPR harus dorong dong kasus ini ke aparat hukum. Masa anggaran bansos sebesar Rp 63 milyar tidak didukung oleh bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah, dibiarkan saja alias tidak diapa-apakan,” cetus Ucok.
Bahkan bukan itu saja. “Masih ada tagihan dari pihak ketiga sebesar Rp 9.3 milyar yang belum dibayar oleh KPDT, dan memang sampai sekarang belum dianggarkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPDT tahun 2012 ini. Di sini saja sudah menyalahi aturan,” lanjut Ucok.
Dalam hal ini, Ucok meminta agar DPR sebagai lembaga pengawasan segera turut serta untuk mendorong atas dugaan penyimpangan tersebut.
“Jangan kalah dengan Dahlan Iskan atau Dipo alam yang terus menerus menghajar DPR. Karena, dianggap Anggota DPR itu, kerjanya hanya tidur, duduk, dan duit. Padahal anggota DPR itu bisa beraksi, dan berani. Ayo gunakan hak pengawasan DPR anda. Lihat di pagu anggaran bansos tahun anggaran 2011 sebesar Rp 277.569.559.000, dan sudah direalisas sebesar 79.9 persen atau anggarannya sebesar Rp 221.942.827.528,” jelasnya. [KbrNet/Inilah.com/adl/www.syahidah.web.id]
Title: Dugaan Korupsi Rp63 Miliar Dana Bansos di KPDT
Posted by:Yulia Nisa
Published :2012-11-24T21:38:00+07:00
Rating: 5
Reviewer: 564953 Reviews
Dugaan Korupsi Rp63 Miliar Dana Bansos di KPDT
Tags: Indonesia , Korupsi

Artikel Terkait

0 komentar

Leave a Reply

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan - Web Desain by jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global