Guest Book

powered by Is Banned ???

You Are Here: Home - Indonesia - PENGKHIANATAN DI BLOK MAHAKAM : Lokal VS Asing


http://media.forumkeadilan.com/2012/10/Satu-Anjungan-Off-Shore-Blok-Mahakam-indomigas.com_.jpgOleh : Mujiyanto

syahidah.web.id - Ladang-ladang migas di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan telah habis masa kontraknya akan habis. Beberapa kalangan menyambut gembira. Itu berarti negara bisa mengambil alihnya dan mengelolanya untuk rakyat.

Namun keinginan masyarakat itu sirna melihat gelagat rezim yang berkuasa saat ini. Mereka ternyata lebih suka kontrak pertambangan itu tetap berada di tangan asing. Kok aneh? Itulah Indonesia.

Kasus terakhir terjadi di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Blok yang dikuasai oleh perusahaan Prancis Total dan perusahaan Jepang Inpex ini akan berakhir masa kontraknya pada 2017. Sebelum kontrak itu habis, mereka sudah mengajukan perpanjangan.Tidak hanya melalui surat, perpanjangan itu dilakukan melalui lobi-lobi tingkat tinggi. Termasuk, melalui lobi diplomatik antar negara. Perdana Menteri Prancis pun datang ke Indonesia untuk itu.

Sementara itu, Pertamina sendiri sebagai perusahaan negara, jauh-jauh hari sudah meminta pemerintah agar bisa mengelola blok migas itu. Permintaan itu sudah dilayangkan sejak 2008. Pertamina menyatakan sanggup dan mampu mengelola blok itu. Jangankan hanya Blok Mahakam, blok yang secara teknologi lebih sulit pun sudah digarap Pertamina dan berhasil.

Tapi pemerintah tampaknya lebih senang jika Total dan Inpex tetap di Mahakam. Berbagai dalih disampaikan. Pertamina dianggap tidak mampu baik dari sisi teknologi maupun biaya. Selain itu, pemerintah berdalih pemutusan kontrak akan mengganggu investasi di bidang 
migas.

Namun, banyak kalangan menilai, kengototan pemerintah melalui berbagai pejabatnya ini tidak lain membawa misi para kapitalis, pemilik multi national corporation (MNC). Mereka itu lebih mementingkan iklim usaha dibandingkan dengan memikirkan nasib rakyat.

Para pemerhati menilai, saat ini pejabat yang duduk sebagai penentu kebijakan migas banyak didominasi oleh orang-orang liberal apakah itu di BP Migas maupun di kementerian. Mereka mendukung sepenuhnya desain migas Indonesia yang disusun oleh USAID saat penyusunan UU Migas No 22 Tahun 2001. Para penentu kebijakan ini rela melacurkan diri bagi kepentingan asing. Mereka inilah, menurut pengamat yang lain, sebagai kaki tangan penjajah di Indonesia.

Mengapa Total ingin tetap bertahan? Karena Blok Mahakam potensinya sangat besar. Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang pernah dilansir oleh .BP Migas, saat ini rata-rata produksinya sekitar 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sekitar 344.000 barel oil equivalen (boe) per hari. Cadangan yang terkandung di blok ini sekitar 27 trilliun cubic feet (tcf). Dari 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 100 milyar.

Sementara itu cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik. Jika diasumsikan rata-rata harganya US$ 15/MMBtu, maka dari cadangan ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 187 milyar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1.700 trilyun.

Kok aneh, negara tidak mau mengelolanya sendiri potensi sebesar itu? Pasti ini ada apa-apanya. Rumor yang muncul, kontrak karya dengan MNC dijadikan ajang mencari uang bagi partai politik dan orang-orang yang ingin mencari kedudukan.

Inilah yang kemudian mendorong lahirnya Petisi "Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat". Petisi ini ditujukan kepada Presiden SBY. Isinya menuntut pemerintah tak memperpanjang lagi kontrak dengan perusahaan Prancis dan Jepang itu.

Dan dipastikan, itu tidak menyalahi peraturan internasional dan mengganggu iklim investasi. Soalnya kontrak memang sudah habis. Sesuai UU Migas No.22/2001, jika kontrak migas berakhir, pengelolaannya dapat diserahkan kepada BUMN.

Keuntungan yang didapatkan adalah pasokan gas dalam negeri akan meningkat. Selama ini gas banyak diekspor ke luar negeri. Padahal kebutuhan dalam negeri sendiri tak bisa dipenuhi. PLN pun kelabakan mencari bahan bakar yang murah —berupa gas, tapi tak memperoleh pasokan. Akibatnya tariff listrik jadi mahal karena menggunakan BBM yang mahal.

Akhirnya, pemerintah memutuskan akan menyerahkan 50-70 persen kepemilikan Blok Mahakam ke Pertamina dan BUMD. Sisanya pemerintah tetap memberikan kepada Total. Kebi¬jakan ini menunjukkan pemerin¬tah tetap berpihak kepada asing dan menganggap masyarakat tidak mengerti tentang apa yang terjadi.

Dengan kebijakan tersebut, kedaulatan energi tetap tidak didapatkan. Padahal yang dituntut masyarakat sangat jelas, mengembalikan Blok Mahakam kepada negara dalam hal ini Pertamina. Sudah cukup asing menikmati kekayaan alam Indonesia.Tak boleh ada toleransi lagi, meski hanya sedikit!

Liberalisasi

Karut marut pengelolaan migas di Indonesia ini tidak lepas dari sistem ekonomi liberal yang diterapkan. Kenapa ini masalah sistem? Karena memang sistem perundang-undangan yang mengaturnya demikian.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, jelas-jelas di dalamnya mengandung prinsip liberal yakni menihilkan peran negara dalam mengelola cumber daya alam. UU Migas itu menggariskan penggantian peran negara oleh swasta. Mengapa sampai seperti itu? Karena UU itu disusun oleh asing melalui tangan-tangan anggota DPR.

Dampak yang muncul, sejak lahirnya UU Migas tahun 2001, industri migas Indonesia semakin babak belur: produksi terus menurun, cost recovery makin meningkat, dan tidak ditemukannya cadangan minyak baru. Pertamina yang dulu berjaya, kini terseok-seok. Ini berkebalikan dengan Petronas di Malaysia yang belajar dari Pertamina zaman dulu, kini berkembang menjadi raksasa.

Cabut atau Amendemen UU Migas

Kondisi ini sudah disadari oleh masyarakat, kecuali pemerintah dan DPR. Desakan untuk mencabut UU itu sudah muncul berulang kali. Tapi niat mereka masih menghadapi tembok penghalang yang sangat kuat.

Rupanya sebagian anggota DPR pun ada yang peduli dan kemudian mengusulkan agar UU Migas itu diamandemen saja. Niat itu mulai diwujudkan pada beberapa waktu lalu. UU itu akan direvisi agar kedaulatan energi muncul kembali.

Tuntutan Syariah

Pengelolaan kekayaan alam yang melimpah tidak boleh diserahkan kepada swasta. Ini adalah tuntutan syariah Islam. Secara logika, ini sangat masuk akal. Dengan dikelola negara maka keuntungannya akan bisa dinikmati oleh rakyat. Sebaliknya jika dikelola oleh swasta, hasilnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang.

Pertanyaannya, dalam sistem yang liberal seperti sekarang, itu akan sulit dilakukan. Soalnya, kuku-kuku imperalisme menghunjam cukup dalam. Maka, di sinilah pentingnya kaum Muslimin menyegerakan kembali diterapkannya syariah Islam dalam institusi khilafah agar kekayaan alam negeri ini bisa menyejahterakan umat. [www.syahidah.web.id]
Title: PENGKHIANATAN DI BLOK MAHAKAM : Lokal VS Asing
Posted by:Yulia Nisa
Published :2012-11-22T15:39:00+07:00
Rating: 5
Reviewer: 564953 Reviews
PENGKHIANATAN DI BLOK MAHAKAM : Lokal VS Asing
Tags: Indonesia

Artikel Terkait

0 komentar

Leave a Reply

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan - Web Desain by jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global