
"Saya
rasa itu jelas, tidak mungkin hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri," jelas Ketua DPP Gerakan Anti Narkotika (Granat), Marwan
Ja'far, Minggu (10/06/2012).
Narkoba
sebanyak itu tidak mungkin disimpan lama, sehingga harus segera
diedarkan untuk menghasilkan uang. Pihaknya meyakini narkoba dalam
jumlah besar yang belakangan disita aparat berpotensi untuk diekspor
kembali.
Awal
Mei lalu Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita hampir 1,5 juta butir
ineks yang nilainya tidak kurang dari Rp400 miliar di Pelabuhan Tanjung
Priok, Jakarta. Polda Metro Jaya tidak lama kemudian mengamankan
barang bukti 351 Kg sabu senilai tidak kurang dari Rp700 miliar.
Baru-baru
ini, Direktorat Narkoba dan Kejahatan Terorganisir Bareskrim Polri,
mengungkap gudang ratusan kilogram sabu siap edar beserta 350 karung
lebih prekursor berupa soda api.
Marwan
menilai, penemuan Mabes Polri berupa prekursor dalam jumlah besar juga
mengindikasikan adanya produksi narkoba dalam jumlah besar. "Ini sudah
jelas Indonesia sudah menjadi produsen," jelasnya.
Selain
itu, Marwan menyatakan, jaringan atau sindikat narkoba di Indonesia
pasti berhubungan dengan jaringan, bahkan kartel narkoba di luar
negeri. "Tentu mereka juga saling mengirim narkoba untuk memenuhi
kebutuhan pasar masing-masing daerah," imbuhnya.
Pola
hubungan bisa jadi sekedar simbiosis mutualisme dengan posisi
egaliter. Namun bisa jadi berhierarkis. Kartel besar tentunya yang
mengendalikan, karena tidak sekedar menjual narkoba, tapi juga sudah
memasuki tahapan mempengaruhi kebijakan politik.
"Ini
yang paling kami takutkan. Kita harus memerangi narkoba. Jangan sampai
narkoba menjadi rezim politik," imbuh Marwan, seperti dilansir laman
Waspada.
Anggota
Komisi Hukum DPR, Achmad Basarah, menyatakan keprihatinannya akan
reputasi Indonesia di mata internasional semakin hancur seiring makin
meningkatnya kualitas kejahatan narkoba. Indonesia mengalami
peningkatan peran dalam kejahatan ini, baik sebagai produsen,
distributor, maupun konsumen.
Indonesia
diposisikan sejajar dengan negara-negara produsen narkoba lainnya.
Mereka adalah negara-negara yang menjadi sarang kejahatan narkoba, yang
bukan sekedar mengedarkan, tapi juga mempengaruhi kebijakan politik
negara tersebut.
"Kalau
dibiarkan terus kondisi seperti ini, Indonesia akan seperti mereka,
para kartel narkoba akan mengendalikan politik. Bisa semakin hancur
negara ini nantinya," papar Basarah yang juga Wakil Sekretaris Jenderal
DPP PDIP ini.
Pihaknya
berharap semua elemen bangsa berpartisipasi aktif memberantas
kejahatan ini. Pencegahan harus berada di garda terdepan agar kartel
narkoba tidak masuk ke lingkungan politik dan pemerintahan.
Aparat
hukum yang berwenang di bidang pemberantasan narkoba, lanjut Achmad,
harus steril dari keterlibatan jaringan kartel narkoba. Mereka harus
berani bertindak tegas untuk memberantas dan menindaklanjuti kejahatan
sindikat narkoba.
Aparat
juga harus melakukan merehabilitasi pecandu narkoba agar pasar narkoba
di Indonesia juga dapat dicegah perkembangannya. "Narkoba harus
dituntakan secara komprehensif," jelasnya. [hidayatullah/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar