Kontroversi
buku “Nasihat untuk SBY” yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution terus
menggelinding. Buku yang berisi pengalaman Buyung sewaktu menjadi
anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu dianggap
membocorkan rahasia negara.
Presiden
SBY dan orang-orang di lingkar elit kekuasaannya pun dibuat merah
telinganya. Maklum, isi buku ini bisa dibilang menguliti habis
performance SBY sebagai presiden yang dianggap seringkali tidak
menghiraukan masukan dari Wantimpres. Sebagai orang yang merasa paling
senior, Buyung begitu teganya mengungkap hal-hal terkait hubungannya
dengan SBY selama menjadi Wantimpres.
Namun,
ada hal yang cukup menarik untuk dibongkar dan perlu diketahui oleh
umat Islam. Ketika kaum Muslimin di Indonesia begitu gencar dan ramai
melakukan aksi di berbagai daerah di Indonesia dengan menuntut
pemerintah agar membubarkan kelompok penista akidah Islam seperti
Ahmadiyah, diam-diam Buyung yang waktu itu menjadi anggota Wantimpres
melakukan lobi-lobi khusus untuk menekan SBY agar tidak membubarkan
Ahmadiyah. Padahal, ketika itu kementerian-kementerian terkait dan
aparat penegak hukum, bahkan Presiden SBY sudah dalam posisi siap
membuat kebijakan untuk membubarkan Ahmadiyah. Apalagi, Ahmadiyah
seringkali melanggar kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dan umat
Islam.
Dalam
bukunya tersebut, aktivis gaek yang selalu ingin dipanggil “abang” ini
mengakui bahwa dirinyalah yang meminta presiden agar tidak mengeluarkan
kebijakan untuk membubarkan Ahmadiyah. Buyung pernah berkirim surat
secara pribadi kepada SBY agar SKB 3 Menteri tidak dikeluarkan.
Beberapa waktu setelah surat itu dikirim, SBY memanggil Buyung untuk
bicara empat mata terkait masalah Ahmadiyah. “Kita tak boleh mengalah
pada tekanan golongan garis keras Islam. Negara tidak boleh takut,
negara tidak boleh kalah,” ujar Buyung kepada SBY. Kata-kata dari
kalimat Buyung terakhir, digunakan oleh SBY ketika menyikapi insiden
Monas 1 Juni 2008, dimana massa umat Islam bentrok dengan massa Aliansi
Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).
Namun,
demo menuntut pembubaran Ahmadiyah tidak pernah surut malah makin
membesar. Forum Umat Islam (FUI) bahkan mampu menggalang massa yang
luar biasa banyaknya ke depan istana negara. Di berbagai daerah, umat
Islam pun bergerak melakukan demonstrasi massal. Dukungan tak hanya
datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun instansi
kementerian-kementerian terkait dan aparat penegak hukum juga mulai
mempertimbangkan masukan umat Islam agar Ahmadiyah dibubarkan. Apalagi,
dalam berbagai kesepakatan dengan pemerintah dan umat Islam, Ahmadiyah
seringkali ingkar.
Di
tengah gerakan massa Islam yang semakin membesar, Buyung dengan sangat
arogan mengatakan kepada media massa, “Kalau ada golongan garis keras
Islam, entah namanya FPI, HTI, FUI yang selama ini sesumbar mengancam
menyerbu istana, mau menduduki istana, saya akan ada di situ membela
pemerintah. Jangan coba-coba main adu kekerasan. Mati pun untuk
konstitusi, bagi saya tidak apa-apa.”
Sikap
ngotot Buyung dalam membela Ahmadiyah dilakukan dengan cara-cara yang
melanggar aturan sebagai Wantimpres. Buyung misalnya, menerima delegasi
Ahmadiyah secara terang-terangan dan membuat surat rekomendasi kepada
Presiden SBY agar tidak membubarkan Ahmadiyah. Padahal dari beberapa
anggota Wantimpres, hanya empat orang yang setuju agar presiden tidak
membubarkan Ahmadiyah, yaitu Buyung Nasution, Subur Budhisantoso, Prof.
Emil Salim, dan Dr Syahrir.
Anggota
Wantimpres lainnya, seperti KH Ma’ruf Amien, dengan tegas menolak
keinginan Buyung dkk. KH Ma’ruf Amien bahkan sempat bersitegang dengan
Buyung, yang kemudian terlontar kata-kata yang tidak pantas dari
Buyung—yang selalu mengaku demokratis—terhadap kiai yang juga tokoh MUI
itu.
Setelah
rekomendasi agar SBY tidak membubarkan Ahmadiyah dikirim oleh Buyung
dkk, mereka menanti dengan harap-harap cemas. Mereka khawatir, SBY akan
terpengaruh dengan aksi massa Islam yang kian hari kian membesar.
“Dalam rangka menunggu jawaban presiden, setiap dua kali sehari saya
telepon Hatta Rajasa,” cerita Buyung. Bayangkan, setiap dua hari
sekali, Buyung terus ‘menekan’ SBY dengan menelepon Hatta Rajasa agar
presiden segera mengambil keputusan untuk tidak membubarkan Ahmadiyah.
Setelah
menanti dengan harap-harap cemas, saat menghadiri resepsi pernikahan
seorang anak pejabat di Bandung, Buyung bertemu dengan SBY. Melalui
Hatta Rajasa, SBY meminta Buyung agar datang ke mejanya dan berbicara
empat mata. Terjadi perbincangan antara Buyung dan SBY sebagaimana
diceritakan dalam bukunya:
“Bang Buyung, saya sudah pelajari isi surat abang dan sudah saya
pikirkan kasus Ahmadiyah ini. Abang benar, kita tidak boleh mengalah
pada tekanan golongan garis keras Islam. Sebab, sekali kita menyerah,
mengalah pada mereka, nantinya mereka akan menuntut lebih jauh lagi,
lebih jauh lagi. Habislah negara ini dikuasai oleg golongan Islam
fundamentalis,” demikian ucapan SBY sebagaimana diceritakan Buyung.
“Saya senang sekali, terima kasih,” jawab Buyung.
“Tapi ada syaratnya, Bang,” kata SBY.
“Saya minta Bang Buyung bicara langsung dengan tiga menteri itu,
Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung,” timpal SBY.
Dari dialog tersebut nampaklah bahwa tipikal SBY memang tak mau mengambil risiko sendiri, safety player, sehingga
meminta Buyung Nasution supaya menjelaskan kepada para pembantunya di
kabinet agar tidak setuju dengan keinginan umat Islam untuk membubarkan
Ahmadiyah. Dengan kata lain, SBY tidak berani berhadapan langsung
dengan arus besar yang menuntut pembubaran Ahmadiyah, termasuk arus
besar yang juga terjadi dalam kabinetnya.
Setelah
pertemuan di Bandung, Hatta Rajasa benar-benar mengatur pertemuan
antara Buyung, Mendagri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung. Dalam
pertemuan yang berlangsung di kantor Hatta Rajasa itu, Buyung
memaparkan alasan-alasannya mengapa ia tak setuju jika Ahmadiyah
dibubarkan. “Saya jelaskan permasalahannya. Mereka mendengarkan pendapat
saya. Ada sedikit perdebatan kecil, tapi tidak ada yang berkeras.
Jaksa Agung (Hendarman Supandji, red) malah sependapat dengan
saya. Sementara Menteri Dalam Negeri Mardiyanto agak banyak melakukan
pembahasan. Rupaya mereka sudah mendengar Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono membenarkan pendapat saya,” cerita Buyung sebagaimana ditulis
dalam bukunya.
Isu
soal Ahmadiyah semakin memanas, sehingga terjadi bentrokan di Monas
pada 1 Juni 2008. Peristiwa ini mengakibatkan Ketua Umum Front Pembela
Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab dan Panglima Komando Laskar
Islam Munarman mendekam dalam sel penjara. Di luar dugaan, meski tokoh
FPI masuk penjara, namun aksi massa menuntut pembubaran Ahmadiyah
bukannya surut, tapi malah membesar.
Pada
9 Juni 2008, gelombang aksi massa itu memadati istana negara. Mereka
bahkan berencana menginap sampai presiden benar-benar membubarkan
Ahmadiyah. Akhirnya, pada hari itu, meski tak mengeluarkan Keppres
pembubaran Ahmadiyah, namun pemerintah mengeluarkan SKB 3 Menteri
terkait Ahmadiyah. Keputusan ini disebut oleh Ketua Umum FPI sebagai
keputusan “banci”, karena tidak berani membubarkan Ahmadiyah yang sudah
jelas-jelas melakukan penodaan terhadap ajaran Islam dan melanggar
banyak kesepakatan.
Meski
pemerintah telah mengeluarkan SKB 3 Menteri, namun bagi Buyung
perjuangannya mempengaruhi SBY agar tidak membubarkan Ahmadiyah telah
berhasil. Ia merasa bangga telah mempengaruhi SBY agar tidak
membubarkan Ahmadiyah. “SKB 3 Menteri itu paling tidak telah
menunjukkan keberhasilan saya dalam mencegah pembubaran Ahmadiyah,” kata
Buyung bangga.
Cerita
ini sedikit menguak sebuah fakta yang sungguh ironis, yaitu hanya
karena tekanan seorang Buyung Nasution yang sangat sekular dan liberal,
Presiden SBY tidak berani membubarkan Ahmadiyah. Jika menghadapi
seorang Buyung saja SBY bisa bertekuk lutut, bagaimana kalau menghadapi
lawan-lawan politiknya yang lebih dari Buyung?
Sudah
jadi rahasia umum pula, SBY takut membubarkan Ahmadiyah karena tekanan
dari negara-negara Eropa, termasuk dari para anggota kongres Amerika.
Menyedihkan! (Artawijaya)
______________________________________________________________
Sebuah
pelajaran untuk umat dan bangsa ini pada saat memilih pemimpin.
Mestinya pengalaman itu dijadikan pelajaran, dan pengalaman ketika
memilih pemimpin, adalah sesuatu yang sangat berharga agar tak lagi
mengulangi mengangkat pemimpin yang sesungguhnya tak berpihak pada
umat. Ke depannya, semoga umat dan bangsa ini mau berubah, kembali ke
jalan Yang Haq, sehingga memilih dan menjadikan pemimpin dari kalangan
orang-orang beriman, menegakkan Yang Benar dan memberantas yang batil!
______________________________________________________________
(salam-online.com/arrahmah/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar