SBY DIGUGAT! Gara-gara Grasi Corby


khoirunnisa-syahidah.blogspot.com - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra menilai Keputusan Presiden (Keppres) pemberian grasi kepada narapidana sindikat narkotika tidak hanya melanggar UUD 1945. Tetapi juga, grasi tersebut bertentangan dengan UU Narkotika, UU tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Narkotika dan PP No 28/2006 tentang Pengetatan Pemberian Remisi kepada narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan trans-nasional terorganisir. Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, Yusril selaku tim kuasa hukum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) tengah merampungkan gugatan terhadap grasi Presiden SBY yang diberikan kepada Schapelle Leigh Corby – WNA Australia, dan Peter Achim Franz Grobmann – WNA Jerman.

“Pemberian remisi itu juga bertentangan dengan asas kehati-hatian, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas sebagai ciri-ciri dari asas-asas umum pemerintahan yang baik,” ujar Yusril dalam rilis persnya, Senin (4/6/2012).
Yusril mensinyalir, Presiden SBY telah memberikan grasi kepada narapidana sindikat narkotika, tidak saja kepada Corby dan Grobmann, tetapi semuanya dilakukan diam-diam tanpa diketahui publik. “Tak banyak rakyat yang mengetahui bahwa Presiden SBY telah memberikan grasi kepada dua warga asing,” ujarnya.
Dengan keberadaan beberapa grasi yang diberikan ini, maka semua penjelasan Menkumham Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indrayana mengenai pemberian grasi, khususnya terkait kepentingan hubungan dengan Australia, menurut Yusril, semuanya sia-sia.
Terhadap komentar Wamenkumham yang mengatakan siap menghadapi dirinya di pengadilan, Yusril hanya mengatakan, belum tentu Denny akan menjadi kuasa hukum Presiden di pengadilan. “Denny tidak punya pengalaman jadi pengacara. Bahkan terkesan dia tidak paham hukum acara PTUN,” ujar Yusril.
Yusril menerangkan bahwa keputusan Presiden SBY tentang grasi adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Keppres tersebut memenuhi syarat untuk digugat karena sifatnya yang individual, kongkret, final dan membawa akibat hukum. Keppres bukanlah bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku umum.
Keputusan tata usaha negara dapat dibatalkan oleh PTUN apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ”Karena itu, bagi siapa saja yang merasa dirugikan dengan Keppres tersebut, mereka mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat Presiden ke PTUN,” pungkas Yusril. [KbrNet/adl/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]