Ketua
Badan Legislasi DPR, Ignatius Mulyono, mengatakan kunjungan akan
dilakukan ke dua negara, yakni Denmark dan Turki. Denmark dipilih karena
menjadi negara asal pendirian Red Cross yang jadi rujukan Palang Merah
Indonesia. Sedangkan Turki merupakan negara asal organisasi kemanusiaan
Bulan Sabit Merah Indonesia.
Kunjungan
ke dua negara ini, kata Ignatius, merupakan upaya untuk percepatan
perampungan draft RUU Palang Merah Indonesia. RUU ini sangat diperlukan
karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi tentang organisasi
kemanusiaan.
Beberapa
isu krusial yang ingin dipelajari adalah kemungkinan penetapan logo
organisasi palang merah. Ada wacana agar logo palang merah dan buat
sabit disatukan saja sehingga hanya ada satu lembaga kemanusiaan di
Indonesia.
Selain
itu, juga ada pembahasan aturan tentang larangan penggunaan logo palang
merah dan bulat sabit dalam berbagai produk. Penggunaan lambang yang
sembarangan juga menyulitkan tim pada situasi bencana atau perang.
“Dengan rampungnya undang-undang ini, kami berharap PMI dan Bulan Sabit
lebih leluasa di lapangan dan lebih terlindungi,” ujar Ignatius.
Ignatius
menjelaskan, kunjungan akan dimulai pada 3-8 September. Rencananya,
satu rombongan terdiri atas sembilan orang. Rombongan ke Turki akan
dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi, Anna Muawannah, dari Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa, sedangkan rombongan ke Turki dipimpin Wakil Ketua
Baleg, Achmad Dimyati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Anggota
yang berangkat di antaranya Sunardi Ayub dari Hanura, Khatibul Umam
Wiramu, dan Hary Witjaksono dari Demokrat, Mardani dari Partai Keadilan
Sejahtera, dan Rusli Ridwan dari Partai Amanat Nasional. Sedangkan yang
akan berangkat ke Denmark belum dapat dipastikan karena masih menunggu
konfirmasi.
Empat
politikus PDIP yang ikut, di antaranya Eddy Mihati, Irvansah, Rieke
Diah Pitaloka, dan Honing Sanny. Mereka rencananya akan berkunjung ke
Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, parlemen, markas Bulan
Sabit Merah di Turki, dan markas Red Cross di Denmark. Setelah kembali,
masukan dari kedua negara segara dijadikan bahan perampungan draft RUU
PMI yang sudah dibahas sejak Mei lalu.
Ignatius tak bisa memerinci
anggaran kunjungan ini. Menurut dia, semua anggaran keberangkatan diatur
oleh Sekretariat Jenderal DPR. Dia hanya memastikan bahwa pembahasan
RUU PMI akan menjadi prioritas Baleg pada masa sidang pertama periode
2012-2013 ini. [KbrNet/Tempo/adl/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar