khoirunnisa-syahidah.blogspot.com - Kantor
Eksekutif Partai Kebebasan dan Keadilan (PKK)—sayap politik Ikhwanul
Muslimin di Mesir—mengumumkan persetujuannya secara penuh dalam rapat
yang diadakan kemarin sore untuk menerima pinjaman senilai 4,8 miliar
dolar dari Dana Moneter Internasional (IMF).
Partai
mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Partai menilai bahwa penggunaan
fasilitas kredit dari Dana Moneter Internasional (IMF) adalah hak yang
melekat pada Mesir sebagai anggota IMF, sehingga Mesir memiliki hak
untuk mendapatkan fasilitas kredit sama dengan 200% dari saham minimal.
Namun ini tidak berarti sebagai langkah menghentikan jalan reformasi
struktural perekonomian Mesir melalui langkah-langkah yang disengaja,
termasuk reformasi sistem pendukung, pengurangan defisit anggaran,
rasionalisasi pengeluaran pemerintah, dan pengembangan pasar Sukuk Islam
sebagai sarana pembiayaan dan reformasi yang diperlukan lainnya.”
Pernyataan
itu menambahkan: “Mesir telah mewarisi tantangan warisan ekonomi yang
berat berupa defisit anggaran, yang mencapai 170 miliar pound pada akhir
tanggal 30/6 2012, defisit transaksi berjalan, dan meratanya korupsi di
semua lembaga negara, serta rusaknya berbagai fasilitas negara yang
memberikan layanan kepada warga.”
Bahkan
menurut pernyataan itu: “Defisit anggaran tahun ini diperkirakan akan
mencapai sekitar 135 miliar pound (23 miliar dolar). Sebagaimana
diperkirakan juga bahwa utang tahun ini mencapai 1,4 triliun pound
Mesir, yang membebani anggaran umum lebih dari 130 miliar pound bunga
tahunan. Sehingga kewajiban yang diwarisi Mesir melebihi besarnya
fasilitas kredit yang disediakan oleh pinjaman IMF. Oleh karena itu,
partai percaya bahwa ada kebutuhan mendesak untuk serius menempuh
langkah reformasi, guna memperbaiki arah ekonomi untuk menghadapi
masalah-masalah struktural yang melanda perekonomian Mesir. Reformasi
ini adalah suatu keharusan, baik Mesir dengan IMF memasuki nota
kesepahaman atau tidak.”
Pernyataan
itu meminta pemerintah untuk terbuka sepenuhnya pada rakyat terkait
fakta situasi ekonomi dan keuangan yang diwarisi oleh pemerintahan
sebelumnya. Dijelaskan bahwa partai tidak mengambil sikap negatif dari
IMF atau lembaga-lembaga internasional lainnya, namun partai percaya
bahwa kerjasama antara pemerintah Mesir dan lembaga-lembaga tersebut
harus didasarkan pada kejelasan dan transparansi, serta untuk mengambil
keuntungan dari lembaga keuangan tanpa merugikan reputasi dan
kredibilitas Mesir dalam penerapan kewajiban internasionalnya.”
Pernyataan
yang dibuat PKK itu melanjutkan: “Kami juga menghargai pentingnya nota
kesepahaman dengan IMF pada tingkat internasional, serta dukungannya
bagi kepercayaan dunia luar dan lembaga-lembaganya terkait perekonomian
Mesir, yang akan berdampak positif pada arah pertumbuhan ekonominya.”
Pernyataan
itu menunjukkan: “Partai menyadari bahwa untuk bisa mencapai
kesepahaman antara pemerintah dan IMF tidak akan mungkin kecuali melalui
program reformasi yang akan mempengaruhi kebijakan masa depan ekonomi
Mesir. Oleh karena itu, partai percaya bahwa perumusan persetujuan nota
kesepahaman harus didasarkan pada landasan, yaitu untuk mencapai
keuntungan sebesar mungkin dari kesepakatan itu. Partai melihat bahwa
kewajiban apapun dalam program reformasi ekonomi harus dilakukan oleh
pemerintah Mesir sebagai program nasional Mesir, yang 100% harus sesuai
dengan kepentingan ekonomi Mesir, dan tidak membahayakan terhadap
pendapatannya. Sehingga pemerintah harus menyatakan kepada rakyat semua
kewajiban ini secara transparansi untuk mendapatkan kepercayaan dan
dukungan dari partai dan rakyat.
Pernyataan itu menekankan: “Sikap
tegas partai terhadap lembaga internasional sejak dari awal negosiasi
dengan Dana Moneter Internasional (IMF), dimana partai tidak menolak
prinsip penerimaan semua fasilitas IMF selama itu sesuai dengan
kepentingan terbesar perekonomian Mesir.” (islammemo.cc/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar