Pemilihan Kepala Daerah Negera Khilafah

http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/6070_10151023765885658_765442104_n.jpgOleh : Roni Ruslan

khoirunnisa-syahidah.blogspot.com -  Saat ini pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Pada awalnya pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan dapat memenuhi aspirasi rakyat, namun kini pilkada justru menjadi persoalan. Di antara persoalan itu adalah persoalan besarnya biaya penyelenggaraan pilkada dan korupsi kepala daerah terpilih selama menjabat. Kemendagri mencatat 173 pimpinan dae¬rah terlibat kejahatan kerah putih sejak tahun 2004-2012. Dari jumlah tersebut 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.

Besarnya biaya penyelenggaraan pilkada juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah. "Dengan asumsi rata-rata biaya Pemilukada Rp 25 milyar per kabupaten/kota dan Rp 100 miliar per provinsi (satu putaran) maka butuh APBN Rp 17 trilyun atau Rp 4,2 trilyun setahun selama 4 tahun," kata Peneliti Seknas Fitra Yuna Farhan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (2/9/2012).

Bagi daerah yang mengalami keterbatasan dana, hanya untuk sekadar membiayai penyelenggaraan Pilkada mereka terpaksa mengurangi belanja publik seperti pendidikan dan kesehatan. Jika demikian, belum saja Pemilukada diselenggarakan, hak rakyat dalam kesehatan dan pendidikan sudah terampas.

Pengangkatan Kepala Daerah

Proses terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah melalui Pilkada dalam sistem politik demokrasi sangat kontradiktif dengan terpilihnya seseorang menjadi kepala daerah dalam pemerintahan Khilafah Islamiyah.

Kepala daerah setingkat provinsi (wilayah) dalam negara khilafah disebut wali atau amir. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut 'imalah. Setiap 'imalah dipimpin oleh seorang 'amil atau hakim. Berikutnya setiap 'imalah dibagi menjadi beberapa bagian administratif yang disebut qashabah (kota). Setiap Qashabah dibagi dalam beberapa bagian administratif yang lebih kecil yang disebut hayyu (kampung/desa). Orang yang mengurusi gashabah dan hayyu masing-masing disebut mudir dan tugasnya adalah tugas administrasi (Ajhizah ad daulah al khilafah fil hukmi wal Idarah hal.118).

Seorang wali diangkat langsung oleh Khalifah, begitu juga para kepala daerah di bawahnya. Wali tidak dipilih langsung oleh rakyat, apalagi dipilih oleh DPRD karena memang tidak ada DPRD dalam negara khilafah. Penunjukan langsung ini meniscayakan tidak adanya pemborosan uang umat sebagaimana terjadi dalam Pilkada saat ini. Calon kepala daerah (wali/amir) dalam khilafah tidak akan stres dengan besarnya dana pencalonan atau menghamburhamburkan uang sebagai konpensasi politik kepada partai-partai pendukungnya. Ini juga sekaligus mencegah mereka berlaku korup menyalahgunakan kekuasaan ketika menjabat.

Pengangkatan wali oleh khalifah secara langsung ini didasarkan pada perilaku Rasulullah SAW. Sepanjang kepemimpinannya sebagai kepala negara, beliau SAW telah mengangkat para wali untuk berbagai negeri. Beliau telah mengangkat Mu'adz bin Jabal menjadi wali di wilayah Janad, Ziyad bin Walid di wilayah Hadramaut dan Abu Musa al 'Asy ari di wilayah Zabid dan 'And. Mereka semua diberikan wewenang oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan persengketaan.

Mereka adalah orang-orang yang memiliki kelayakan (kemampuan dan kecakapan) untuk memegang urusan pemerintahan, orang-orang yang berilmu yang dikenal ketakwaannya. Para wali Rasulullah SAW adalah orang-orang yang amanah dan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam urusan yang menjadi kewenangannya dan dapat menghidupkan hati rakyat dengan keimanan dan keagungan negara. Hal ini sebagaimana di riwayatkan oleh Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya beliau ra berkata "Rasulullah SAW itu, Jika mengangkat seorang amir pasukan atau datasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka, agar bertaqwa kepada Allah, dan kepada kaum Muslim yang ikut bersamanya agar berbuat baik".

Perlu ditambahkan bahwa wali termasuk jabatan pemerintahan. Dia termasuk penguasa, maka setiap calon wali harus memenuhi syarat sebagai penguasa yaitu harus seorang Muslim, laki-laki, merdeka, baligh, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Sedangkan untuk mengantisipasi praktek korupsi para kepala daerah dan pejabat Negara Khilafah Islamiyah lainnya, khalifah akan melakukan kebijakan sebagaimana di praktekan oleh Khalifah Umar bin Khaththab ra. Kepada para pembesar negara, sipil atau militer, yang kaya dan penuh kemewahan, akan ditanya dengan sorot mata penuh wibawa: “Anna laka hadza ?" (Darimana kau peroleh hartamu ini?). Lalu ia segera memerintahkan pemeriksa untuk meneliti berapa jumlah kekayaan si pejabat sebelum dan sesudah ia menduduki sebuah jabatan. Jika ada kelebihan, Dari mana ia mendapatkannya.

Jika ternyata diketahui bahwa pertambahan kekayaan si pejabat diperoleh bukan dari hasil gaji resmi negara, maka disitalah harta itu dan dimasukkan ke kas negara (baitul maal). Harta yang oleh khalifah dianggap bukan hak milik pribadi, dinyatakan sebagai milik umat dan hak milik Allah. Sebab kekayaan demikian bukan mustahil berasal dari hadiah dan sogok kepada pejabat itu untuk mendapatkan kemudahan bagi si penyogok, atau berasal dari pemerasan secara halus atas rakyat atau juga pengaruh kekuasaannya.

Demikianlah dengan penunjukkan kepala daerah langsung oleh khalifah akan menghemat uang negara dan mencegah terjadinya praktek money politic begitu juga korupsi. Bahkan kericuhan yang selalu mewarnai setiap pilkada akibat ketidakpuasan pihak yang kalah tidak akan pernah terjadi dalam sistem khilafah, ini karena perintah khalifah munafidzan dhahiran wa bathinan wajib ditaati dan dilaksanakan. Wallahu'alam bi ash shawab. 

[khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]