khoirunnisa-syahidah.blogspot.com - PROBOLINGGO - Penolakan
terhadap wacana sertifikasi ulama yang digulirkan Badan Nasional
Penanggulangan Teroris (BNPT) terus mengalir. Kali ini aksi penolakan
muncul dari Ketua Robithotul Ma'ahid Islamiyah (RMI) atau asosiasi
pesantren NU Kota Probolinggo, Jawa Timur, Abdul Aziz.
Abdul Aziz menyatakan, sertifikasi ulama adalah tindakan ngawur dan seakan-akan ulama merupakan dalangnya teroris.
"Ulama
itu bukan profesi seperti guru. Ulama atau kiai adalah seseorang yang
alim yang dilabeli masyarakat karena ilmunya tinggi dan bermoral. Kalau
ilmunya tinggi tapi moralnya bejat, tak akan disebut kiai. Demikian juga
sebaliknya, moralnya bagus tapi tak berilmu, tak mungkin disebut ulama.
Ilmu dan moral adalah dua variabel penting. Jadi, pemerintah jangan
ngawur dong dengan mensertifikasi ulama," kata Aziz kepada Kompas.com, Selasa (11/9/2012).
Aziz
menambahkan, jika memang pemerintah bermaksud mencegah radikalisasi di
Indonesia, caranya tidak harus mensertifikasi ulama. Cara lain yang bisa
ditempuh adalah dengan menggandeng ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama
(NU) misalnya, untuk memerangi radikalisasi.
Toh
dari dulu, NU mematok harga mati bahwa NKRI adalah final. "Sayangnya,
terkadang pemerintah seenaknya sendiri. Ketika negara sudah berjalan dan
aman, NU ditinggal dan tidak diperhatikan. Baru ketika ada ancaman
disintegrasi bangsa, NU kemudian diingat," urainya.
Penolakan
sertifikasi ulama tersebut, kata Aziz, juga didukung oleh 34 pengasuh
pondok pesantren se-Kota Probolinggo yang tergabung dalam RMI. "RMI
menolak tegas wacana sertifikasi ulama tersebut," pungkasnya.
(bilal/arrahmah/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com)
Posting Komentar