khoirunnisa-syahidah.blogspot.com - JAKARTA,
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mencatat
sebanyak 21 anggota Baleg DPR berangkat terbagi dalam dua rombongan ke
Denmark dan Turki. Anggaran yang dikeluarkan untuk memantau organisasi
kepalangmerahan di Denmark dan Turki diperkirakan mencapai Rp 1,3
miliar. Anggaran sebanyak ini dikaitkan dengan efektivitas kunjungan
tersebut, dipandang masih pemborosan.
"Alasan
anggota DPR yaitu Baleg untuk berangkat ke dua negara, yaitu ke Turki
dan Denmark tidak masuk akal. Masak mau menentukan lambang palang merah
saja, harus berkunjung ke dua negara tersebut. Seharusnya agar tidak
pemborosan, biar lebih irit dan hematnya anggarannya, lebih layak
bertanya kepada rakyat sendiri daripada berangkat ke luar negeri. Semoga
anggota DPR tidak hanya ingin senang-senang sendiri saja," kritik
koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam siaran persnya, Kamis
(6/9/2012).
Seperti
diketahui, kunjungan Baleg ke Denmark dan Turki dalam rangka penuntasan
RUU Palang Merah Indonesia (PMI) yang memang belum dimiliki Indonesia.
Baleg juga tengah mencari jalan tengah mengenai lambang PMI yang akan
digunakan di Indonesia.
Ketua
Baleg Ignatius Mulyono, menyampaikan alasan kenapa Baleg memilih dua
negara yakni Denmark dan Turki. Dua negara ini memiliki organisasi
kepalangmerahan dengan lambang yang berbeda. Denmark menggunakan lambang
palang merah sementara Turki menggunakan lambang bulan sabit merah.
Dualisme
lambang ini memang menjadi perdebatan di Baleg DPR. Karena di Indonesia
ada organisasi kepalangmerahan yang diakui internasional yaitu PMI
dengan lambang palang merah, namun ada juga organisasi yang dibentuk
masyarakat bernama bulan sabit merah Indonesia dengan logo sesuai
namanya.
Menurut
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, kunjungan Baleg ke Denmark dan Turki
memang tidak hanya masalah lambang PMI. Tapi perdebatan mengenai berapa
jumlah organisasi kepalangmerahan di Indonesia, berikut lambang yang
akan dipilih menjadi masalah utama dalam pembahasan RUU PMI.
Menjadi
perdebatan baru saat RUU PMI yang langsung terkait dengan kesehatan
justru dibahas Baleg DPR, lengkap dengan agenda kunjungan kerjanya.
Padahal Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, dalam hal ini memandang
kunjungan ke Denmark dan Turki kurang perlu. Menurut Wakil Ketua Komisi
IX DPR Nova Rianti Yusuf, sebelumnya, tak ada anggota Komisi IX yang
dikirim menyertai Baleg kali ini karena keperluan kunjungan hanya soal
lambang PMI.[dtk/ian/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar