khoirunnisa-syahidah.blogspot.com - Salah
seorang pendiri pertama Partai Keadilan dan Kebebasan (FJP), yang
merupakan sayap politik Ikhwanul Muslimin) Ahmed El-Hamrawi, telah
mengundurkan diri karena menolak surat yang bernada persahabatan yang
dikirim oleh Presiden Morsi kepada Presiden Israel Shimon Peres
Ahmed El-Hamrawi, anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin, telah
mengundurkan diri baik dari kelompok Ikhwanul Muslimin maupun sayap
politiknya, Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sebagai protes atas
surat yang dikirimkan oleh Presiden Mesir Mohamed Morsi kepada rekannya
Presiden Israel, Shimon Peres.
Surat itu yang dikirim pada tanggal 17 Oktober untuk memperkenalkan duta
besar Mesir yang baru diangkat untuk Israel, telah memicu kontroversi
karena berisi kata-kata penuh keramahtamahan.
“Pesan ini merupakan pengkhianatan nasional dan agama, yang mengabaikan
darah yang telah ditumpahkan sejak tahun 1948 oleh tangan Zionis,” dalam
surat pengunduran diri dari El-Hamrawi.
El-Hamrawi, yang telah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin selama 28 tahun
dan merupakan salah seorang pendiri pertama Partai FJP, mengatakan
bahwa surat itu telah menghancurkan sejarah Ikhwanul Muslimin dan semua
yang mereka yakini. Tidak jelas kapan El- Hamrawi mengundurkan diri,
namun surat pengunduran dirinya diterbitkan oleh harian Al-Masryeen pada
hari Sabtu.
Dalam surat kepresidenan itu, Morsi, yang mengundurkan diri dari
Ikhwanul setelah terpilih menjadi presiden, memilih kata-kata untuk
menyebut Peres sebagai seorang “teman baik dan akrab”, menurut harian
Times of Israel, yang menerbitkan salinan surat tersebut.
“Kami menganggap bahwa Mubarak dan kelompoknya adalah para pengkhianat,
tapi ternyata lingkaran pengkhianatan itu jauh lebih besar. Jika Mubarak
adalah harta karun Israel, maka Morsi adalah teman setia mereka,
seperti yang dijelaskan oleh suratnya,” tambah El- Hamrawi.
Juru bicara kepresidenan Yasser Ali menegaskan keaslian surat itu pada
hari Jumat, dengan mengatakan bahwa surat itu mengikuti aturan
protokoler.
Mantan Asisten Menteri Luar Negeri Hani Khalaf mengatakan kepada situs
berita Arab Ahram pada hari Kamis bahwa istilah-istilah yang dipakai
dalam surat itu mungkin tidak dipilih secara khusus.
“Ada template (model) untuk surat tersebut yang tidak diubah dengan
berubahnya para pejabat, administrasi atau negara ke mana surat itu
dikirim.”
“Karena merupakan prosedur rutin, surat itu dapat keluar dari
Kementerian Luar Negeri kepada biro umum tanpa dicek terlebih dulu oleh
presiden,” tambah Khalaf.
Sebelum Revolusi 25 Januari, Ikhwanul Muslimin telah mengorganisir
sejumlah protes untuk menuntut pengusiran duta besar Israel untuk Mesir,
kelompok itu juga menyelenggarakan bebarapa konvoi bantuan ke wilayah
Gaza. (RZ/ Ahram Online/khoirunnisa-syahidah.blogspot.com)
Posting Komentar