syahidah.web.id - Jakarta--Permintaan
upeti ternyata tak hanya terjadi di badan usaha milik negara. Anggaran
militer pun tak luput dari kutipan anggota DPR. "Praktek ini lazim
terjadi," ujar seorang pejabat militer kepada Tempo, Senin, 29 Oktober 2012.
Menurut
pejabat itu, para asisten perencanaan dan anggaran (asrena)
masing-masing matra TNI mengetahui modus pemerasan para politikus
Senayan. "Karena mereka (asrena) yang langsung berhadapan dengan anggota
Dewan.”
Namun dia menolak membeberkan modus yang dilakukan anggota Dewan meminta jatah dari institusi pertahanan.
Namun,
juru bicara TNI Angkatan Udara, Marsekal Pertama TNI Azman Yunus,
membantah soal pemberian "upeti" kepada Dewan. "Saya tidak pernah
menemukan, dulu saya sempat juga menangani anggaran," ucapnya.
Anggaran
untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, kata Azman,
dibahas langsung oleh Kementerian Pertahanan. "Lagi pula anggaran kami
tidak bisa dimainkan.” Sebab, anggaran yang dikucurkan digunakan untuk
membeli alat utama sistem senjata dari luar negeri. "Mana berani
memainkan anggaran," katanya.
Apalagi, setiap pembahasan
anggaran, ketiga angkatan tak pernah ikut dalam rapat. "Kami biasanya
hadir jika berkaitan dengan hal teknis, seperti alasan mengapa memilih
pesawat tertentu," ujar Azman.
Anggaran militer setiap mengalami
kenaikan. Untuk tahun depan dialokasikan anggaran sebesar Rp 77,7
triliun. Jumlah ini meningkat dari tahun ini sekitar Rp 64 triliun.
Sebelumnya,
Ketua DPR RI Marzuki Alie mendukung langkah Menteri Badan Usaha Milik
Negara Dahlan Iskan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang meminta dana
kepada BUMN atau Kementerian dan Lembaga. "Kami dukung 1.000 persen,"
katanya.
Syaratnya, kata Marzuki, Dahlan harus memiliki bukti
otentik bahwa anggota tersebut benar-benar melakukan "pemalakan".
"Asalkan ada faktanya, dalam bentuk rekaman, SMS tentang pertemuan, apa
saja," tuturnya.[www.syahidah.web.id]
Posting Komentar