Ironis, ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP HTI, PLN mengalami
inefisiensi hingga puluhan trilyun lantaran tidak mendapatkan pasokan
gas sementara gas yang melimpah diserahkan ke asing.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Indonesia menerapkan sistem
demokrasi yang memberikan legitimasi bagi penguasa untuk berkhianat
dengan menyerahkan sumber daya alam kepada asing.
“Saatnya ganti rezim dan sistem khianat ini dengan menegakkan
syariah dan khilafah,” tegas Arim. Menurutnya, dalam sistem khilafah,
negara diharamkan menyerahkan tambang gas dan sumber daya alam lainnya
yang berlimpah itu, kepada swasta apalagi asing.
Seperti diketahui, BP Migas telah memberi izin ke British Petroleum
sebagai operator Blok Tangguh, diumumkan Perdana Menteri David Cameron
setelah bertemu dengan SBY di Inggris.[] Joko Prasetyo. [Mediaumat/www.syahidah.web.id]
Posting Komentar