Nasionalisasi Tambang Asing adalah untuk Pendidikan Gratis, Lapangan Kerja dan Upah Layak Nasional.
Demikian pernyataan sikap mahasiswa yang tergabung dalam LMND.
“Bagi mahasiswa yang paham benar sejarah masa lalu, penghargaan sebuah
negara imperialis Inggris, yang sudah mengeksploitasi negeri-negeri
selatan sejak abad 19, kepada SBY selaku Presiden Indonesia adalah
suatu penghinaan besar bagi rakyat Indonesia,” cetus Ketua Umum LMND
Lamen Hendra Saputra dalam rilisnya.
Menurut Hendra, kelakuan SBY ini mirip “de javu” di masa lalu, dimana
saat di awal abad 19, diceritakan raja Jawa berkapitulasi di bawah
kaki Kerajaan Inggris dengan Gubernur Jenderal Sir Stanford Raffles
sebagai perwakilannya di Indonesia.
“Rakyat Indonesia merasa malu memiliki Presiden
yang lebih mirip dengan ‘Londo Ireng’. Bagi kami dengan menyerahkan
ladang Tangguh ke Inggris, SBY sudah melanggar Pasal 33 UUD 1945 dan
cita-cita nasional bangsa ini,” tegasnya.
Seperti halnya Blok Mahakam yang tidak boleh diserahkan ke Total
Prancis, “Kami berposisi politik sangat tegas: Bahwa ladang gas Blok
Tangguh juga tidak boleh diserahkan ke BP-Inggris (dan sebagian AS).
Blok Tangguh di Papua yang memiliki cadangan gas hingga 14 triliun kaki
kubik (TCF) adalah blok yang terkaya di dunia,” imbuhnya.
Menurutnya, jika ada kendala dalam permodalan maupun teknologi dalam
mengelola Blok Tangguh, bangsa Indonesia memiliki teknokrat dan
insinyur handal untuk mengelola Blok ini.
“Karena hanya mereka (teknokrat & politisi) yang bermental inlander
–komprador kapitalis imperialis sajalah yang selalu menganggap bahwa
bangsa kita tidak memiliki kemampuan,” tandasnya.
“Namun kami yakin bahwa para pekerja pribumi di British Petroleum
Indonesia juga tidak semuanya bermental inlander, sehingga jika kelak
(British Petroleum) diusir dari Indonesia, sudah selayaknyalah Pertamina
yang ambil alih aktivitas mengelola lahan pertambangan di seluruh
Indonesia.”[www.syahidah.web.id]
Posting Komentar