syahidah.web.id - Upaya pemerasan dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Bahkan ada 10 kelompok pemeras BUMN
Pemerasaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilontarkan Menteri BUMN
Dahlan Iskan bagaikan menampar muka DPR RI. Menteri yang kerap
memakai sepatu sport ini menuding beberapa anggota dewan telah meminta upeti ke perusahaan pelat merah. Setidaknya ada 10 nama yang dikantonginya.
Dahlan juga mengungkapkan ada empat modus yang kerap dilakukan oknum
anggota DPR untuk meminta jatah kepada BUMN. Empat modus itu mulai dari
meminta jatah uang, meminta proyek, meminta fasilitas, hingga menitipkan
sanak saudaranya masuk menjadi pegawai BUMN.
Mendapat laporan adanya pemerasan membuat beberapa oknum DPR kebakaran
jenggot. Beberapa nama yang dituding meminta jatah ke BUMN, seperti
Achsanul Qassasi dari Partai Demokrat dan Sumaryoto (PDI Perjuangan) pun
menampik tudingan tersebut.
Pernyataan Dahlan Iskan sebenarnya bukan hal yang baru dan rahasia umum lagi. Tapi mungkin hanya bos Jawa Pos Grupini
saja yang kemudian berani mengungkap bagaimana anggota dewan meminta
bagian ke BUMN. Melihat besarnya uang negara yang dikelola BUMN hampir
Rp 1.400 trilyun, mungkin dianggap sebagai ‘ladang’ bagi anggota DPR.
Karena itu kemudian muncul istilah, perusahaan pelat merah menjadi sapi
perahan.
Mantan BUMN, Sofyan Djalil juga mengakui, upaya pemerasan terhadap
BUMNoleh oknum anggota DPR merupakan cerita lama. Bahkan saat dirinya
menjabat menteri, sekitar 2007 hingga 2009 upaya ‘pemerasan’ juga
terjadi. “Namanya BUMN ‘sapi perah’ itu cerita lama. Cuma selama ini nggak ada
orang seperti Dahlan yang membongkar semuanya. Walaupun saya sendiri,
waktu masih menjabat, tidak pernah. Tapi, kalau anak buah saya ada yang
melakukan, saya tidak tahu,” kata Sofyan.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu juga mengakui, upaya pemerasan
dan intervensi tak hanya dilakukan anggota DPR. Bahkan dia menyebutkan
ada 10 kelompok pemeras BUMN. Pertama,
orang yang dekat dengan kekuasaan. Mereka ini biasanya berpengaruh
besar dalam menetapkan direksi BUMN. Jika direksi BUMN sudah
diintervensi, maka praktik pemerasan pun berpotensi terjadi.
Kedua,
lingkungan internal Kementerian BUMN. Pejabat-pejabat di Kementerian
BUMN, menurut Said, juga tidak lepas dari intervensi di tubuh BUMN itu
sendiri. Pejabat ini sehari-hari berhubungan dengan BUMN, maka peluang
terjadinya intervensi juga bisa terjadi. Ketiga, Said
mengakui, intervensi yang dilakukan anggota DPR, tapi tingkatnya masih
kecil. Hal ini karena DPR hanya mampu memengaruhi pengambilan keputusan
BUMN terkait subsidi, privatisasi, penyertaan modal negara (PMN), dan
PSO.
Yang lainnya adalah, tokoh masyarakat yang sering menitipkan nama untuk
masuk dalam jajaran direksi BUMN, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah
daerah, penegak hukum, oknum media, kroni direksi BUMN yang biasanya
bermain dalam pengadaan barang dan jasa. Terakhir adalah intervensi
luar negeri. “Intervensi luar negeri biasa dilakukan oleh kombinasi
pemerintahan asing dengan pengusaha asing terhadap BUMN dan Pemerintah
Indonesia. Salah satu yang menjadi target intervensi asing adalah PT
Pertamina,” tutur Said seperti dikutip kompas.com.
Ketua Umum Federasi Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Abdul Latif
Algaff mengakui, permintaan jatah hingga pemerasan oleh anggota DPR
nyata dan diketahui pekerja BUMN. Hanya memang belum ada bukti konkrit.
“Kami ini karyawan BUMN, kami lihat hal itu sebagai fakta ada pemerasan
di BUMN cuma modus bermacam-macam. Tapi sekarang kami lihat tidak ada
bukti konkrit,” kata Latif saat diskusi bertajuk “BUMN, Kisah Usang Sapi
Perah” di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11).
Bahkan Latif juga pernah mendengar setelah rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Parlemen, para direksi geleng-geleng karena dalam rapat merasa
‘diserang’ anggota dewan, tapi kemudian di belakang terdapat
‘permintaan’. “Sebegitu sengitnya DPR menyerang dan di belakang ada
maksud-maksud tertentu mengajak deal, kadang bilang gila mintanya Rp 1 milyar-Rp 2 milyar seolah setiap forum seperti itu ada skenario,” kata dia seperti dikutip beritasatu.com.
Pemerasan BUMN memang bukan kisah baru di Indonesia. Dengan sistem
demokrasi yang Pemerintah Indonesia terapkan, upaya mengeruk uang negara
untuk keuntungan pribadi dan kelompok akan selalu terjadi.
(mediaumat.com, 19/11/2012) Joe lian .[www.syahidah.web.id]
Posting Komentar