Terungkap! Bandit-Bandit DPR Minta Jatah 5 Persen


syahidah.web.id - Jakarta – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK – DPR), Muhammad Prakosa, mengatakan sudah menerima laporan soal permintaan jatah oleh sejumlah anggota Dewan kepada tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jatah yang diminta berbeda-beda.
”Ada yang minta 1 persen, ada juga sampai 5 persen dari penyertaan modal negara yang akan dikucurkan,” kata Prakosa, usai sidang etik di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (20/11/2012). Sayangnya, Prakosa tidak menyebut secara detail jatah yang diminta pada masing-masing perusahaan pelat merah tersebut.
Pada hari Selasa (20/11/2012) Badan Kehormatan DPR memanggil direksi tiga BUMN, yaitu PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Para Direksi itu dipanggil untuk mengklarifikasi laporan Menteri BUMN Dahlan Iskan soal adanya pemerasan oleh sejumlah anggota DPR dalam persetujuan penyertaan modal negara.
Menurut Prakosa, para direksi melaporkan adanya sejumlah pertemuan di luar rapat resmi di Komisi Keuangan DPR. Pertemuan tersebut ternyata dilakukan di luar kompleks parlemen sehingga bisa diindikasikan melanggar etika anggota Dewan. “Kalau sudah melakukan pertemuan di luar kantor, itu sudah bisa disebut tak pantas.” cetusnya.
Saat melakukan klarifikasi, direksi BUMN memang tak membawa bukti konkret seperti dokumen atau rekaman rapat. Namun, kata Prakosa, permintaan jatah ini dibenarkan oleh lebih dari dua direksi. “Para direksi pun bersedia dipertemukan dan dikonfrontasi dengan anggota DPR yang disebut.” ungkapnya.
Seluruh direksi dari tiga BUMN tersebut hadir dalam pertemuan dengan Badan Kehormatan DPR. Klarifikasi dilakukan secara bergiliran mulai dari direksi PT. Merpati Nusantara Airlines, direksi PT. Garam, dan terakhir direksi PT. PAL. Dalam pertemuan itu, Prakosa mengungkapkan bahwa semua pertanyaan dari BK dijawab secara terbuka. [KbrNet/Tempo/adl/www.syahidah.web.id]