Menurut Ketua Lajnah Mashlahiyah DPP HTI ini , akar problem BBM
adalah liberalisasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam. “Selama
liberalisasi migas masih ada, wajib tolak kenaikan BBM karena bukan
untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan kapitalis dan para politikus
yang menjadi perpanjangan para kapitalis,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pada APBN 2013, pemerintah diberi wewenang
menaikan harga BBM bersubsidi kapan saja. Sedangkan pengamat perminyakan
Kurtubi menyatakan masyarakat lebih menerima kenaikan harga BBM
bersubsidi daripada kuota BBM dibatasi.[]Joko Prasetyo [khoirunnisa-syahidah.blogspot.com]
Posting Komentar